KONSEP DAN BENTUK DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan yang terdefinisikan dari, oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negaranya. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber–sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak–hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

Bentuk demokrasi dalam pengertian system pemerintahan Negara. Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan Negara, antara lain :

  1. Pemerintahan monarki (monarki mutlak, monarki komstitusional, monarki parlementer).

Monarki mutlak atau monarki absolut merupakan bentuk monarki yang berprinsip seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara. Monarki konstitusional yang modern biasanya menggunakan konsep trias politica, atau politik tiga serangkai. Ini berarti raja adalah hanya ketua simbolis cabang eksekutif. Trias Politica merupakan anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga bagian kekuasaan , yaitu : kekuasaan legislatif, atau kekuasaan membuat undang-undang  (dalam peristilahan baru disebut dengan rulemaking function), lalu kekuasaan eksekutif, atau kekusaan melaksanakan undang-undang  (dalam peristilahan baru disebut dengan rule aplication function), dan yang terakhir adalah kekusaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan baru disebut adjudication function). Trias politica merupakan suatu prinsip normatif yang menyatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekusasan oleh pihak yang berkuasa.

Di bawah ini penulis akan klasifikasikan Lembaga-Lembaga Negara berdasarkan Trias Politica:

  1. Lembaga Legislatif

Lembaga ini merpakan lembaga  yang memiliki kekuaan untuk membentuk suatu undang-undang, setelah mengidentifikasi kewenangan lembaga-lembaga negara dalam UUD 1945 setelah empat kali di ubah, maka dapat disebut lembaga legislasi di indonesia adalah DewanPerwakilan Rakyat.

 

  1. Lembaga Yudikatif

Lembagai kekuasaan kehakiman atau yudikatif adalh melakukan kintrol terhadap kekuasaan negara guna terjadinya proses intrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasaan. Oleh karena itu, lembaga peradilan memeang peranan penting dalam menjaga agar jangan sampai terjadi penyalagunaan kekusaan. Dalam lembaga peradilan ini haruslah memenuhi persyaratan tertentu di antaranya : Adanya suatu aturan Hukum yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan,  danya suatu perselidihan hukum yang konkrit, adanya paling sedikit  2 pihak dan yang terakhir adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan peradilan. Perwujudan kekuasaan kehakiman melekat pada mereka yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Apakah kekusaan kehakiman itu merdeka atau tidak tergantung pada jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan atas kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

 

  1. Lemabaga Eksekutif

Lembaga ini dikenal sebagai lembaga pemerintahan yang di dalamnya dipegang dan dikuasai oleh presiden, dapat dikatakan bahwa ia memiliki kewenangan yang sangat dominan dalam ketentuan undang-undang. Dominanya kewenangan presiden , misalnya terlihat pada mekanisme pembuatan UU dan Perpu yang menunjukan bahwa kekuasaan presiden masi mendominasi cabang-cabang kekusaan lain. Begitu pula persiden memiliki kewenangan untuk menolak RUU dari DPR, apabila presiden mengusulkan RUU dan DPR menolaknya, Presiden mempunyai instrumen Perpu. Perpu inilah yang dijalankan Oleh Presiden.

 

  1. Pemerintahan Republik, berasal dari bahasa latin “res” yang artinya pemerintahan dan “publica” yang berarti rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.

Setiap negara pasti memiliki konsep demokrasi dan bentuk demokrasi,berikut ini adalah contoh konsep dan bentuk demokrasi.

  1. Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitus Ciri-ciri demokrasi liberal :

  1. Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusiadapat terkontrol
  2. Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional,
  3.  Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan,
  4. Kelompok minoritas (agama, etnis) boleh berjuang, untuk memperjuangkan dirinya

.

  1.  Demokrasi Komunis

Demokrasi Komunis adalah demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.

Demokrasi komunis melarang :

  1. adanya kepercayaan kepada Tuhan YME,
  2. Membenci kelompok intelektual dan cendekiawan,
  3. Mengagung-agungkan kelompok pekerja, buruh dan petani.

 

  1. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.  Dasar demokrasi pancasila : kedaulatan Rakyat (Pembukaan UUD ‘45) Negara yang berkedaulatan – Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Maknanya adalah untuk keikutsertaan rakyat kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara ditentukan peraturan perundang-undangan dan di samping itu perlu juga kita pahami bahwa demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan bertumpu pada:

  1. Demokrasi yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia
  3. Berkedaulatan rakyat
  4. Didukung oleh kecerdasan warga negara
  5. Sistem pemisahan kekuasaan negara
  6.  Menjamin otonomi daerah
  7. Demokrasi yang menerapkan prinsip rule of law
  8.  Sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak;
  9.  Mengusahakan kesejahteraan rakyat
  10. Berkeadilan sosial.

 

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Monarki_mutlak

http://id.wikipedia.org/wiki/Monarki_konstitusional

http://kritisfandiaganta.blogspot.com/2011/06/trias-politica.html

Seri Diktat Pend. Kewarganegaraan Universitas Gunadarma

http://kevindiblogs.blogspot.com/2012/03/konsepdemokrasibentuk-demokrasi-dalam.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_liberal

 

One thought on “KONSEP DAN BENTUK DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

  1. lpsp says:

    terimakasih ya .. artikelnya sangat bermanfaat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: